Wagub Chusnunia Tinjau Pos Check Point Penanganan Covid-19 di Pelabuhan Bakauheni

Wagub Chusnunia Tinjau Pos Check Point Penanganan Covid-19 di Pelabuhan Bakauheni

Wagub Chusnunia Tinjau Pos Check Point Penanganan Covid-19 di Pelabuhan Bakauheni

Wagub Chusnunia Tinjau Pos Check Point Penanganan Covid-19 di Pelabuhan Bakauheni

Newslampungterkini.com, Lampung Selatan – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo, GM ASDP Capt. Solikin, Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo dan beberapa pejabat terkait melakukan peninjauan ke Pos Check Point di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, Rabu pagi (27/05/2020).

Pada kesempatan kunjungan pertama, Chusnunia disambut langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan  melakukan peninjauan ke Pos Check Point larangan mudik Satgas Terpadu Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung yang berada di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni.

Wakil Gubernur mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tentang kondisi transportasi terkini berkenaan dengan masa Idul Fitri.

“Saat ini arus penumpang dan kendaraan yang melewati Pos Terpadu di Pelabuhan Bakauheni masih terpantau relatif sepi. Namun demikian, telah dipersiapkan pos penyekatan di exit tol Kalianda guna mengantisipasi arus penumpang dan kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan untuk dapat menyeberang, agar kembali ataupun mengurus persyaratan terlebih dahulu,” jelas Bambang.

Baca Juga :  PBNU Khabarkan Idul Fitri 1441H Jatuh Pada Hari Minggu 24 Mei
Cerita lainnya:  Presiden Jokowi Lantik Muhammad Syafruddin Jadi Ketua Mahkamah Agung

Pada pos check point yang ada di Pelabuhan Bakauheni tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang dan kendaraan  yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan jasa penyeberangan melalui Pelabuhan Bakauheni, calon penumpang diwajibkan menunjukan persyaratan wajib yang harus dimiliki, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Hasil Rapid Test, Surat Jalan dari Kelurahan atau Polsek, Surat Keterangan Sehat dari Dinas Kesehatan.

Kemudian, Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) khusus bagi warga yang bertujuan Jakarta sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca Juga :  Di Lampung Potensi Hujan Lebat, Petir dan Angin Masih akan Terjadi Hingga Jumat

Pos Check Point melakukan penjagaan selama 24 jam secara terus menerus oleh anggota tim yang terbagi menjadi 3 tim dengan masing-masing tim berjumlah 20 orang, terdiri dari unsur Polisi Pamong Praja sebanyak 4 orang, unsur Dinas Perhubungan Provinsi sebanyak 6 orang, unsur Kepolisian sebanyak 6 orang dan unsur TNI sebanyak 4 orang.

Cerita lainnya:  Berikut Tips Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan dari Dokter Reisa

Kunjungan Wakil Gubernur kali ini untuk mengetahui secara langsung dan sekaligus mengecek kesiapan posko dalam mengantisipasi jika terjadi arus penumpang kembali ke Jakarta, sehingga dapat diambil langkah antisipasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang telah menerapkan SIKM sebagai salah satu persyaratan Wajib untuk memasuki Wilayah Jakarta.

Kunjungan dilanjutkan ke terminal penumpang Pelabuhan Penyeberangan ASDP di Bakauheni, Wakil Gubernur berkesempatan melakukan dialog langsung dengan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju ke Pulau Jawa.

Baca Juga :  Pemprov Lampung Berikan Bantuan Untuk Penyandang Disabilitas

Menurut Kadishub Provinsi Lampung, Posko Satgas yang ada di Pelabuhan Bakauheni akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, sehingga kunjungan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengambil langkah kebijakan berikutnya.

Lebih lanjut Bambang menerangkan bahwa Provinsi Lampung juga mendukung penuh kebijakan Pemerintah DKI Jakarta yang mewajibkan setiap orang untuk memiliki SIKM sebelum memasuki wilayah Jakarta.

“Saat ini kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada 9 Provinsi yang ada di pulau Sumatera tentang penerapan SIKM oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga warga dapat melakukan antisipasi sebelum tiba di Provinsi Lampung sebagai pintu keluar dan masuk warga dari dan ke Sumatera,” pungkas Bambang.

Cerita lainnya:  Nanang Lantik 15 Pejabat Eselon III dan IV

(Sns/Kmf)

Sumber : Lampung Terkini

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.