Cerita lainnya:  Dua Kali Congkel Kotak Amal, tak Sadar, Aksi Terekam CCTV

Mengenai data yang dianggap Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 26 ribu oleh Bacaden,  dia mengatakan data tersebut diusulkan  sebagai data pembanding. “Diajukan kepada rapat pleno lalu kami periksa kelengkapan data pendukungnya. Bisa dianalisa hasilnya. Sebab hasil KPU angka hasilnya random. Tidak ada satupun hasil pleno kecamatan yang angkanya sama persis. Bagi saya, ini menggambarkan bahwa hasil pleno cukup proporsional dan wajar. Tidak disetting/rumus, ” kata dia.

Sementara,  Ike Edwin mengatakan,  sampai kini masih melakukan pendataan di 126 kelurahan. Sebab,  dia menilai,  ada indikasi kecurangan di setiap kelurahan yang ada di Bandarlampung. Dimana,  dia meminta timnya mengumpulkan baket minimal lima kecurangan di setiap kelurahan dengan alat bukti yang cukup. “Asal dengan bukti yang cukup. Sebab jika melihat laporan tim adanya perangkat kampung seperti RT dan Kaling yang merangkap menjadi PPS,  bisa saja ada pelanggaran di sana,” kata dia.

Sebelumnya Ike Edwin-Zam Zanriah menolak gugatan sengketa dalam polemik Pleno Verifikasi Vaktual Perbaikan,  Jumat (21/8).  “Tidak ada gugatan sengketa. Plenonya belum selesai,  saya belum tandatangani berita acara. Palu juga belum diketok kok, ” tegas Ike Edwin,  Sabtu (22/8).

Dang Ike -sapaannya mengatakan,  pihaknya bakal mencari bukti lebih dalam terkait ketidak sesuaian jalannya pleno yang berlangsung ricuh itu. Salahsatunya adalah persoalan sang paman yang merupakan pendukungnya,  yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) lantaran pernyataan PPS/PPK dalam pleno tingkat Kota,  sudah mengikuti verifikasi faktual tahap pertama. (abd/wdi)

ike edwin KPU Kota Bandarlampung Pilwakot Bandarlampung