Cerita lainnya:  Wakapolda Lampung Launching Desa Tangguh Nusantara di Lamtim

Dikonfirmasi hal ini, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Tina Malinda mengungkapkan pihaknya telah melunasi kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut. “Oh sudah lunas. Sudah disetorkan juga ke kas daerah,” beber Tina.

Dia melanjutkan memang ada kesalahan administrasi dalam pencatatan perjalanan dinas anggota DPRD provinsi Lampung pada 2019. Mengingat, pada 2019 merupakan tahun politik. di mana, anggota DPRD pun ikut aktif didalam kampanye saat itu.

“Karena mereka juga terlibat kampanye juga, maka yang harusnya mengikuti perjalanan dinas biasanya 3 malam, namun hanya dilakukan dua malam. Sementara yang sudah terbayarkan tiga malam, karena wajib menginap itu,” lanjutnya.

Tetapi, tambah Tina, setelah dikeluarkan nya LHP BPK pihaknya langsung menyurati anggota DPRD dan meminta melunasi biaya tersebut. “Alhamdulillah sudah memulangkan semua. Kita langsung surati dan dikembalikan semua dengan mereka. Dan suda klir sampai sekarang,” tandasnya. (rma/wdi)

DPRD Lampung Perjas