RADARLAMPUNG.CO.ID – Ketua Ormas Petir Lampung Fadhil Hakim meminta KPU RI membuat peraturan batasan parpol pengusung Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bakal menjadi peserta Pilkada. Hal ini menurutnya demi terciptanya demokrasi yang kuat di tengah masyarakat.

“Saya minta KPU bisa adil membatasi calon yang maju pilkada. Bukan borong partai, ini mencerminkan gagak dan matinya demokrasi di Lampung, khususnya Pesawaran,” kata dia, Minggu (6/9).

Dia menilai, ada kekuatan di balik bakal calon yang bisa menborong parpol. Kemudian, diprediksi kuat terjadi kontrak politik. Alhasil, sambung dia, akan terjadi politik balas budi yang bakal mengesampingkan kepentingan rakyat.

“Artinya itu calon bodoh karena bisa dikuasai, khusunya pengusaha yang men-support-nya. Sebab nanti bisa disetir ke kanan dan kiri, seperti boneka. Kalau pintar kan tidak mau diperintah sama pengusaha. Mikirin rakyat saja. Makanya, KPU harus tegas,” tandasnya.

Dia mengaku, akan berangkat ke Istana Negara untuk melaporkan beberapa dugaan penyelewengan anggaran di Pesawaran. “Ini dilakukan demi tegakknya demokrasi. Karena banyak persoalan dugaan penyelewengan anggaran yang mandek,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Fadhil juga mengungkapkan mendukung Eva Dwiana-Deddy Amarullah dalam Pilwakot Bandarlampung. “Karena hasil dari pak Herman nyata, dan tidak ada korupsi. Kami (Petir) siap memenangkan,” kata dia. (abd/sur)