Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ini Alasan Pengurus Besar NU

Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ini Alasan Pengurus Besar NU

Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ini Alasan Pengurus Besar NU

Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ini Alasan Pengurus Besar NU

Newslampungterkini.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda rencana penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember 2020.

Permintaan ini didasarkan pada upaya mencegah kemadharatan yang lebih luas yakni makin meningkatnya kasus Covid-19 di tanah air.

Demikian pernyataan sikap PBNU yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, dikutip dari laman resmi NU Online, diakses dari Bandarlampung, Minggu (20/9/2020).

“Nahdlatul Ulama meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” bunyi pernyataan itu.

Baca Juga :   Pemprov Sumbar akan Berlakukan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru

Pelaksanaan pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, menurut NU, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya.

Usulan disampaikan karena pada umumnya, perhelatan politik di Indonesia selalu identik dengan pengerahan massa dalam jumlah besar yang memungkinkan terjadinya penyebaran virus dalam jumlah masif.

Cerita lainnya:  Luar Biasa! Prestasi KPK Ungkap Kaitan Dinasti Politik dan Nepotisme Akut Biang Korupsi

“Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan,” lanjut keterangan tersebut.

Baca Juga :   Konferensi Wartawan se-Dunia di Seoul, PWI Pusat Kirim Dua Delegasi

PBNU berpendapat, bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat.

Akan tetapi di tengah kondisi medis yang makin mengkhawatirkan seperti saat ini, PBNU menegaskan, prioritas pemerintah sebaiknya difokuskan pada penyelesaian masalah kesehatan masyarakat.

“Karena penularan COVID-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan,” lanjut Ketua Umum PBNU.

PBNU mengusulkan agar pemerintah merealokasi anggaran peruntukan pilkada agar dialokasikan pada kepentingan pengentasan krisis kesehatan dan dampak sosial yang lebih nyata di masyarakat.

Baca Juga :   Pemprov Ajak Masyarakat Selamatkan Lingkungan Lewat Gerakan Indonesia Bebas Sampah
Cerita lainnya:  Tersangka Pembegal Guru Ditangkap Saat Adu Balap Burung

“Meminta untuk merealokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial,” lanjutnya.

Usulan ini sangat relevan dengan perkembangan terkini kasus COVID-19 di Indonesia, menurut data pemerintah dalam Covid19.go.id per Minggu telah mencapai 244.676 kasus. Dan secara umum sejak terdeteksi Maret 2020 jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 masih belum menurun.

Terakhir, di luar masalah COVID-19, PBNU juga mengingatkan pemerintah memperhatikan salah satu usulan NU yang lahir dari Rekomendasi Konferensi Besar NU 2012 tentang perlunya meninjau ulang pelaksanaan pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.

(red/ril/muzzamil)

Sumber : Lampung Terkini

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.